Yogyakarta Vs Yudhokarta


Ngayogyakarta Hadiningrat atau lebih tersohor dengan nama Yogyakarta atau Jogja. Merupakan salah satu daerah Otonomi setingkat provinsi di Indonesia. Nama Daerah Istimewa Yogyakarta itu sengayogyakarta hadiningratndiri mulai resmi dipergunakan sejak tanggal 18 Mei 1946. Nama tersebut berdasarkan Maklumat No. 18 tentang Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintahan monarki terus berjalan sampai dikeluarkan UU No. 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengukuhan Kesultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman sebagai bagian integral dari Negara Indonesia[1]. Ibukota provinsi DIY adalah Yogyakarta, sebuah kota dengan berbagai predikat, baik dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata.

Keistimewaan yang sudah di peroleh bertahun-tahun lamanya ini akhirnya menjadi perbincangan utama pada pemerintah pusat terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menginginkan sedikit perubahan system pemerintahan pada keistimewaan Yogyakarta. SBY menghendaki adanya suatu pranata yang menghadirkan sistem nasional NKRI, keistimewaan DIY yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, serta nilai-nilai demokrasi dalam RUU tentang Keistimewaan DIY[2]. Atau dengan kata lain mengubah system keistimewaan yang ada di Yogyakarta. Dan dari sini lah awal polemik di masyarakat dan pemerintah pusat maupun kesultanan pun kian mengembang. Ada yang pro dan ada juga yang kontra.

Pengubahan yang dimaksud ialah system pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang ada di Yogyakarta. System penetapan yang sudah berlangsung turun temurun semenjak Yogyakarta resmi menjadi daerah istimewa di Indonesia, ingin SBY untuk diubah dengan wacana Referendum atau mengganti system penetapan dengan jalan pemilihan secara demokrasi atau pemilihan umum, dimana semua pihak yang berdomisili di Yogyakarta berhak mencalonkan dirinya sebagai Gubernur dan wakil Gubernur untuk Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang ada. hal ini jelas di tentang oleh mayoritas masyarakat Yogyakarta. Kebanyakan Masyrakat Yogya tidak setuju dengan adanya Referendum yang di ajukan oleh SBY.

Komentar demi komentar terus menguap dimana-mana. Dan yang membuat wacana referendum ini semakin tidak di setujui oleh rakyat jogja ialah ucapan SBY di saat Sidang kabinet pada 26 November yang membahas RUUK DIY. Kata monarki meluncur dari penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)[3]. “Nilai-nilai demokrasi tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi,” kata Presiden.

Semenjak hal ini mencuat di masyarakat lah, semakin banyak masyarakat jogja yang tidak setuju dengan adanya Referendum terhadap system penetapan yang telah ada di Yogyakarta secara turun temurun. Hal ini bisa dilihat pada saat diadakannya sidang yang di laksanakan di depang gedung DPRD Yogyakarta, senin, 06 Desember 2010. Masyarakat yang pro penetapan, saat itu mengadakan demo besar-besaran di depan gedung DPRD guna mendukung kesultanan. Mungkin maksud SBY ialah baik. Ingin membentuk negara yang spenuhya berasas demokrasi. Namun, salah tempat jika keinginan itu ingin di terapkan di Yogyakarta. Sangat tidak arif jika wacana Referendum ini benar-benar di tetapkan. Mengingat eksistensi Kesultanan Yogyakarta sendiri selama ini pada Indonesia. seperti kacang lupa akan kulitnya.

Polemik  mengenai RUUK ini masih terus diperbincangkan di pemerintahan pusat. Masih saja banyak pihak yang ngotot ingin melakukan Referendum. Padahal sudah jelas mayoritas masyarakat jogja bahkan yang bukan masyarakat asli jogja pun tidak menginginkan adanya referendum. Inikah yang namanya demokrasi? Aspirasi mayoritas masyarakat pun masih saja di anggap sebelah mata.

10 responses to “Yogyakarta Vs Yudhokarta

  1. menurutku memang sulit membuat suatu monarki yang sudah berjalan di suatu negara demokrasi, untuk ikut menjadi monarki, karena ujung-ujungnya nanti bakalan kayak gini… tapi lebih baik Yogyakarta tetap menjadi Daerah Istimewa seperti yang kita kenal….
    nice post dian… keep posting…

    • ya.. lagipula sulit rasanya untuk mengubah sistem yang sudah ada secara turun temurun ini.. lagipula toh selama ini Yogyakarta walau dengan sistem kasultanannya tidak bahkan jarang membuat polemik besar untuk indonesia. bahkan melah memberikan konstribusi yang baik bagi Indonesia. yogya dengan segala keunikannya inilah yang justru membuat bekas hangat untuk siapa saja yang mengunjunginya. SBY atau pemerintah harus banyak berpikir mengenai perubahan yang mereka canangkan. bisa-bisa efeknya malah membuat jelek pemerintahan Indonesia itu sendiri. thx Andri komentarnya. mari terus menulis. ^^

  2. yogyakarta,, memang kota yang seharusnya ISTIMEWA,,
    walaupun sisitem pemerihantanya di ganti, atau dari negara mencabut keistimewaanya tetap saja ISTIMEWA bagiku dan bagi orang lain…
    hahahhaah….

  3. sampai kapanpun jogja q tetap istimewa….
    banyak sejarah yang uda terukir dari sebuh kota kecil yaitu yogyakarta,
    Indonesia g bakal merdeka tanpa bantuan Jogja….🙂
    Jogja selalu nyaman di hati dan tetap sll ISTIMEWA
    ayo ayo yan kmentar2 d blog q juga y kl q uda posting,,,hhe…

  4. nah, itu lah mengapa rakyat jogja banyak yg tersinggung dengan kata2 pak SBY, yg mengatakan bahwa jogjakrta itu monarki.. pdhl tdk begitu.. tp akhirnya yg menang tetap jogja, SBY kalah…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s